Jika teman teman membutuhkan referensi skripsi lengkap maka saya sarankan untuk mendapatkannya di SkripsiBagus.Com . Website ini adalah rujukan terbaik yang dapat membant teman teman mendapatkan referensi skripsi.
Namun jika ingin membaca atau mencari referensi tentang judul saja berikut contoh skripsi yang dapat membantu teman teman mendapatkan ide penulisan judul skripsi.
Contoh 150 Judul Skripsi Hukum Terbaik dan Terlengkap Tahun Ini
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN (PASAL 170 KUHP) (Studi Kasus di Polres Solok Dengan Nomor Perkara BP/10/V/2011/RESKRIM).
STUDI TENTANG PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM MEMBANTU PROSES PERADILAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA.
PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) PADA PEMEGANG KARTU JAMKESDA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF DR M.A HANAFIAH SM BATUSANGKAR.
TUGAS DAN WEWENANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA PADANG.
ANALISA HUKUM PEMILIHAN FORUM ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM PERJANJIAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA.
PELAKSANAAN TUGAS INSPEKTORAT DALAM RANGKA PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN DITINJAU DARI PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 21 TAHUN 2008.
PENGENYAMPINGAN ASAS NEMO JUDEX IN CAUSA SUA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI.
Implikasi Hukum Putusan Yang Bersifat Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi (Putusan Perkara Nomor 49/PUU-IX/2011 Perihal Pengujian UU Mahkamah Konstitusi).
PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) PADA PEMEGANG KARTU JAMKESDA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF DR M.A HANAFIAH SM BATUSANGKAR.
PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS BUKITTINGGI.
PERANAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN GUNA MENCEGAH PENGULANGAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Biaro Bukittinggi).
PELAKSANAAN GADAI EMAS BERDASARKAN FATWA DSN NOMOR 26/DSN-MUI/2002 TENTANG RAHN EMAS PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BUKITTINGGI.
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENDANAAN (PKP) KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI (KUPS) PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT CABANG LUBUK ALUNG.
DUALISME KEWENANGAN KPUD DAN PTUN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENENTUAN KANDIDAT PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.
PENERBITAN AKTA KELAHIRAN UNTUK MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA PADANG.
PERBANDINGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DAN PSIKIS TERHADAP ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN HUKUM PIDANA ISLAM.
PENYALURAN PEMBANTU RUMAH TANGGA PADA YAYASAN BUDI MULIA PADANG.
PELAKSANAAN SEWA GUNA USAHA (LEASING) KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. ASTRA CREDIT COMPANY ( ACC) CABANG PADANG.
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA KOPERASI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)TAQWA TANJUNG MEDAN, KECAMATAN IV ANGKAT KABUPATEN AGAM.
ASPEK HUKUM PENATAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN SERTA PELAKSANAANNYA DI SUMATERA BARAT.
KEBERADAAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN STANDAR DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN.
TANGGUNG JAWAB PENERIMA GADAI ATAS KERUGIAN PEMBERI GADAI TERHADAP BENDA-BENDA JAMINAN GADAI DI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN CABANG TARANDAM PADANG.
Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Dalam Kaitannya Dengan Fungsi Koperasi.
PERANAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP OBAT-OBATAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR MUTU DI KOTA PADANG.
PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM PERKAWINAN ANTAR ETNIS DAN KEKERABATAN YANG DIANUT DI DAERAH PERBATASAN PASAMAN BARAT DENGAN MANDAHILING NATAL. Masters thesis,
KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN POLA BAGI HASIL ANTARA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DENGAN PERUSAHAAN PASANGAN USAHA.
SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN SIPIL DALAM KECELAKAAN REAKTOR NUKLIR MENURUT HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL.
PELAKSANAAN HUBUNGAN WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI DENGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENANGGULANGAN BENCANA (STUDI BENCANA DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI).
SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN SIPIL DALAM KECELAKAAN REAKTOR NUKLIR MENURUT HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL. SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN SIPIL DALAM KECELAKAAN REAKTOR NUKLIR MENURUT HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL .
TANGGUNG JAWAB JEPANG TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT LINTAS BATAS AKIBAT BOCORNYA REAKTOR NUKLIR FUKUSHIMA PADA GEMPA DAN TSUNAMI JEPANG 2011 DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL.
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN 1% TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMPUNYAI USAHA BEBAS DI KOTA PADANG.
Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah sebagai Bentuk Penyertaan Modal dengan Prinsip Bagi Hasil pada Perbankan Syariah ( Studi Pada Bank Syariah Mandiri cabang Padang).
Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah untuk Pegawai Negeri Sipil pada Bank Tabungan Negara Cabang Padang.
TANGGUNG JAWAB DOKTER JIKA TERJADI KERUGIAN DALAM MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS DAN KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.
ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM BANK NAGARI DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERSEROAN TERRBATAS.
PELAKSANAAN PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN BAGI KARYAWAN BANK NAGARI BPD SUMATERA BARAT PADA DANA PENSIUN BANK NAGARI BPD .
PERANAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT.
PENERAPAN PRINSIP KEHATI – HATIAN DALAM PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BNI (BANK NEGARA INDONESIA) SYARIAH CABANG PADANG.
PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PUSAKO TINGGI DI LUAR PENGADILAN DI NAGARI LADANG PANJANG KECAMATAN TIGONAGARI KABUPATEN PASAMAN.
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PASAL 372 KUHP (Studi Kasus Perkara Nomor 192/PID.B/2011/PN/PDG).
PENGAWASAN TONASE KENDARAAN BARANGMELALUI JEMBATAN TIMBANG (Studi Kasus : Jembatan Timbang Lubuk Buaya Kota Padang).
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk UNIT KOTA 1 BATUSANGKAR.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KARTU KREDIT (Studi pada Bank Mandiri Cabang Padang).
PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PARIAMAN.
PELAKSANAAN PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI KELAS IB.
PERANAN NCB-INTERPOL INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG MENJADI KORBAN TRAFFICKING DI LUAR NEGERI. .
UPAYA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SULIKI GUNUNG MAS DALAM MENGANTISIPASI TERJADINYA WANPRESTASI OLEH PIHAK NASABAH.
KEDUDUKAN SAKSI NON MUSLIM DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA ( Studi pada Pengadilan Agama Koto Baru Kabupaten Solok).
TINJAUAN YURIDIS LEMBAGA KEPRESIDENAN DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA.
Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Nagari Cabang Utama Padang.
PERANAN KEPOLISIAN SEBAGAI KUASA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PERADILAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN TERTENTU (Studi Pada Satuan Lalu Lintas Polresta Padang).
PERANAN KEPOLISIAN SEBAGAI KUASA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAMPROSES PERADILAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN TERTENTU (Studi Pada Satuan Lalu Lintas Polresta Padang).
PERANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN NASABAH TERHADAP DILIKUIDASINYA PT BPR SALIMPAUNG SEPAKAT DI TANAH DATAR.
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG MELALUI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.
PEMBERIAN DANA SANTUNAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN YANG MENYEBABKAN CACAT SEUMUR HIDUP OLEH PT JASA RAHARJA (PERSERO) .
PEMBERIAN KREDIT PEMBINAAN USAHA KECIL DAN KOPERASI (PUKK) OLEH PT. TASPEN (PERSERO) CABANG PADANG KEPADA MITRA BINAANNYA.
PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PERIODE 2009-2014 TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DAN KAWASAN TERTIB ROKOK DI KOTA PADANG PANJANG.
FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA.
PENGGUNAAN KARTU ASKES LAMINASI BARCODE OLEH PASIEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI POLIKLINIK RUMAH SAKIT UMUM PUSAT ( RSUP ) M. DJAMIL PADANG.
TINJAUAN YURIDIS SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.
PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN EMAS OLEH PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG TERANDAMPADANG.
PELAKSANAAN KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUMUNTUKMENYELESAIKANMASALAH HUKUMPEMILU DALAMPEMILUKADA KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2013.
HARMONISASI MATERI MUATAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERATURAN DAERAH OLEH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
PROSES PEMBUATAN AKTA JUAL BELI BERDASARKAN KUASA LISAN DI KECAMATAN RIMBO BUJANG KABUPATEN TEBO.
PELANGGARAN PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN ASURANSI PADA P.T. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) CABANG PADANG.
PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI DI BIDANG PENDIDIKAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT.
PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERPINDAHAN PENDUDUK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DHARMASRAYA.
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBELIAN OBLIGASI RITEL INDONESIA (ORI 010) MELALUI PT.BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
KAJIAN PERBANDINGAN HUKUM PIDANA TENTANG SISTEM PENUNTUTAN PERKARA PIDANA MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DAN SISTEM PERADILAN PIDANA JEPANG.
PELAKSANAAN DEPERTASI DALAM PENANGANAN wNA BERSTATUS STATE LESS DI WILAYAH HUKUM SUMATERA BARAT. ARTIKEL PENELITIAN .
PROSES PENYELESAIAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANG. Pasca Sarjana Unand.
Pengaturan Hukum Humaniter Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia Tentang Perlindungan Benda Budaya. Jurnal Antropologi, VII (11). ISSN 1410-8356
KONSTRIBUSI DAN DOMINASI AJARAN ADAT MINANGKABAU DALAM PEMBANGUNAN DEMOKRASI PANCASILA.
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA TENAGA KERJA OUTSOURCING DENGAN KOPERASI KARYAWAN AVIA JAYA.
Perlindungan Terhadap Konsumen dalam Pemberian Garansi pada Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Honda antara Pelaku Usaha dengan Konsumen di KOta PAdang.
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) PADANG.
Perjanjian Pembiayaan Modal Ventura Dengan Pola Bagi Hasil Pada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura ( SSBV ).
PRAKTEK PENGESAHAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PADANG.
ASPEK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERA.H Studi Kasus Di Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Pemberian Jasa HUkum oleh Advokat pada Pengadilan Agama Kelas IA Padang.
PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA CABANG PADANG.
PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN BATU BARA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN ENERGI DI KABUPATEN DHARMASRAYA”.
PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA (BNNK)DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA PADANG.
EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BPR. SULIKI GUNUNG MAS.
PEMBUKTIAN DALAMTINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.
PEMENUHAN SYARAT HAL IHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA DALAM PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH.
KONSTITUSIONALITAS PENUNDAAN PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (PutusanMahkamahKonstitusiNomor 12-16-19/PUU-IV/2006 danPutusanMahkamahKonstitusiNomor 14/PUU-XI/2013).
KEDUDUKAN HAK INGKAR NOTARIS DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUU-X/2012.
PERANAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.
PEMBERHENTIAN SEMENTARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG SEDANG MENJALANI PROSES PERSIDANGAN TINDAK PIDANA (STUDI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT).
PERLINDUNGAN HUKUM OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM PEMERIKSAAN SAKSI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN NOMOR PERKARA : 75/PID.B/2012/PN-BT.
PELAKSANAAN PRINSIP MENGENAL NASABAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.
Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Proyek Peningkatan Ruas Jalan Bukik Apik-Simpang Kuranji di Kabupaten Lima Puluh Kota.
KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA-LEMBAGA NAGARI DI KABUPATEN SOLOK (Suatu Kajian dalam Hukum Tatanegara).
PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 005/PPU-IV/2006.
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA PADANG DITINJAU DARI SEGI KEWENANGAN DAERAH.
PELAKSANAAN PERJANJIAN SURETY BOND PADA PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERAMUDA 1967 CABANG PADANG.
Tanggung Jawab Pengangkut pada pengangkutan Cargo pada PT. MERPATI NUSANTARA PADANG.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM UNDANG -UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.
IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENGURANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN TANJUNG GADANG KABUPATEN SIJUNJUNG (STUDI KASUS KEGIATAN SIMPAN PINJAM KHUSUS PEREMPUAN). Masters thesis,
PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU SD, SMP, DAN SMA DI KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR KABUPATEN KERINCI.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010.
PERLINDUNGAN PASIEN DALAM PEMBERIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA PADANG. ARTIKEL PENELITIAN .
ANALISIS YURUDIS TERHADAP PENERAPAN AMDAL DALAM PEMBANGUNAN BANDAR UDARA KETAPING.
PERLINDUNGAN PESIEN DI DALAM PEMBERIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA PADANG.
TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA ATAS KECELAKAAN AKIBAT KELALAIAN PENGEMUDI DALAM MELAKSANAKAN PEKERJAANNYA.
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2011.
YURISDIKSI NEGARA INDONESIA TERHADAP KAPAL MV.SINAR KUDUS YANG DISANDERA PEROMPAK SOMALIA DI LAUT LEPAS DI TINJAU DARI KONVENSI HUKUM LAUT 1982.
PERTIMBANGAN HAKIM MENERAPKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENELANTARAN RUMAH TANGGA DALAM PERKARA NOMOR:10/PID.B/2011/PN.PDG (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG).
PENEGAKAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL OLEH PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAGANG DI POLRESTA PADANG.
MUSNAHNYA OBJEK JAMINAN TAMBAHAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DIIKAT DENGAN FIDUSIA (Study Kasus Pada Bank Bukopin,Tbk Cabang Padang).
EKSISTENSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENTARA BAYARAN (MERCENARIES) YANG TERLIBAT KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang).
SERTIFIKASI TANAHWAKAF DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PADANG PARIAMAN.
PROSES PENYELESAIAN PENUMPUKAN PENDAFTAR KEBERANGKATAN CALON JAMAAH DALAMPENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (STUDI KASUS KANTORWILAYAH KEMENTERIAN AGAMA KOTA SOLOK.
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA PADANG.
SERTIFIKASI TANAHWAKAF DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PADANG PARIAMAN.
PERANAN KETERANGAN SAKSI A CHARGE SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA PADA PENGADILAN MILITER (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 85-K/PM I-03/AD/VII/2013).
KAJIAN ANALISIS KOMPARATIF TENTANG UPAYA HUKUM KASASI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK).
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP NASABAH PENABUNG BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1/ POJK.07/ 2013 PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK TERHADAP ISTRI DI LINGKUNGAN RUMAH TANGGA ( Studi Di Unit PPA Polres Kepulauan Mentawai ).
TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PERPARKIRAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. Rasidin DI KOTA PADANG TERHADAP PENGGUNA JASA PARKIR.
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012.
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PUSAKO TINGGI DI NAGARI TIKU KECAMATAN TANJUNG MUTIARA KABUPATEN AGAM.
PELAKSANAAN TAKLIK TALAK DALAM HUKUM PERKAWINAN ( Studi Pada Wilayah KUA Kec. Padang Barat dan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang).
PROSES PELAKSANAAN PENANGKAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN ( Studi Kasus Polres Kota Pariaman).
TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN OLEH TIM PEMERIKSA PEKERJAAN PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN SIJUNJUNG (Putusan No. 18/PID.B/TPK/2013/PN/PDG).
FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2012.
PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA PENSIUN DALAM ASURANSI SOSIAL BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PT. TASPEN (PERSERO) CABANG PADANG.
KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN DALAM PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI KELAS II TANJUNG PATI.
PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JTWA PROGRAM BRIVESTA MEDIKA PADA ASURANSI PT BRINGIN LIFE SYARIAH CABANG PADANG.
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DENGAN PT. BARETTAMUDA PRATAMA DALAM PEMBANGUNAN PLAZA BULITTINGGI.
PERANAN BADAN PERTANAHAN DALAM PEMBANGUNAN DI DAERAH MENYONGSONG OTONOMI DAERAH YANG LEBIH LUAS.
PENGAWAASAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PENGGUNAAN LABEL PRODUK PANGAN DI PADANG.
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENABUNG PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG.
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH DINAS ANTARA KARYAWAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVISI REGIONAL II SUMATERA BARAT DENGAN PIHAK KETIGA.
FUNGSI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENJAGA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA.
PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2011.
Pemekaran Nagari Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari Di Nagari III Koto Aur Malintang Timur ,Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
PENGAWASAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH OLEH PEMERINTAH PUSAT.
TANGGUNG JAWAB JAMINAN PERORANGAN (PERSONAL GUARANTEE) DALAM HAL DEBITUR DINYATAKAN PAILIT (Studi Putusan Pengadilan Niaga No: 72/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST).
KEDUDUKAN HUKUM AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PENYIDIKAN DAN PELAKSANAANYA DI KOTA BATAM.
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO. 15 TAHUN 2011 TENTANG IZIN GANGGUAN (HO) TERHADAP PELAKU USAHA PENCUCIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PADANG.
STATUS HUBUNGAN HUKUM PT. SEMEN PADANG DENGAN PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU UNJUK RASA YANG (Studi Kasus Pembakaran Kantor Satuan Lalu Lintas Polresta Sawah Lunto).
TANGGUNG JAWAB JAMINAN PERORANGAN (PERSONAL GUARANTEE) DALAM HAL DEBITUR DINYATAKAN PAILIT (Studi Putusan Pengadilan Niaga No: 72/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST).
PERANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DALAM MENYIKAPI PENGGUNAAN SENJATA BIOLOGI SEBAGAI ALASAN NEGARA LAIN MELAKUKAN INVASI ( STUDI : INVASI AMERIKA SERIKAT (AS) TERHADAP IRAK TAHUN 2003).
PERANAN BADAN ARBITRASE NASIONAL (BASYARNAS) SETELAH KELUARNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH.
Tinjauan Yuridis tentang Pengaruh Ibu Rumah Tangga dalam Bidang Pendidikan dan Pembentukan keluarga Sejahtera di Sumatera Barat. Fakultas Peternakan.
